MENGATASI MASALAH NASIONALISME YANG PUDAR TERLENGKAP

MENGATASI MASALAH NASIONALISME YANG PUDAR

 

1. MENGATASI MASALAH NASIONALISME YANG PUDAR

A.  MAKNA NASIONALISME

Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas ;
a. Nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menggap bangsa lain rendah kedudukannya, nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang chauvinisme, contoh Jerman pada masa Hitler.
b. Nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menggap semua bangsa sama derajatnya.
Hans Kohn dalam bukunya Nationalism its meaning and history mendivinisikan nasionalisme sebagai berikut :
-. Suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara.
-. Perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah.


2. TERBENTUKNYA NASIONALISME INDONESIA

Terbentuknya nasionalisme Indonesia melalui tahapan Sbb :
a. Tahap terbentuknya kecil masyarakat yang terikat oleh kesatuan geografis
b. Terbentuknya suku-suyku yang lebih luas yang merupakan bagian masyarakat Indonesia
c. Terbentuknya masyarakat bangsa seperti sekarang ini
Terbentuknya bangsa Indonesia tidak lepas dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia semenjak kebangkitan Nasional kemudian dilanjutkan dengan sumpah pemuda dan terakhir puncaknya pada proklamasi 17 agustus 1945.

Ada tiga hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia

a. Mengembangkan persamaan diantara suku-suku bangsa penghuni nusantara
b. Mengembangka sikap toleransi
c. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan diantara sesama bangsa Indonesia
Empat hal yang harus kita hidari ndalam memupuk sermangat nasionalisme adalah :
a. sukuisme, menganggap msuku bangsa sendiri paling baik
b. Chauvinisme, mengganggap bangsa sendiriu paling unggul
c. Ektrimisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara kalau perlu dengan kekerasan dan senjata
d. Provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri

3. MAKNA PATRIOTISME

Sikap patriotisme bangsa indonesia telah dimulai saejhak jaman penjajahan, dengan banyaknya pahlawan pahlawan yang gugur dalam rangkan mengusir penjajah seperti Sultan Hasanudin dari Makasar, Pangeran Diponogoro dari Jawa tengah, Cut Nyadie, Tengku Umar dari Aceh dll. Sikap patriotis mjemuncang setelah proklamasi kemerdekaan pada priode perjuangan phisik antara tahun 1945 sampai 1949 yaitu pride mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia.
Sikap patriotisma adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negra.
ciri-ciri patriotisme adalah :
a. cinta tanah air
b. Rela berkorban untuk kepentingan bangfsa dan negara
c. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan
d. Berjiwa pembaharu
e. Tidak kenal menyerah dan putus asa


B. Penyebab Semakin Memudarnya Sikap Nasionalisme di Kalangan Pemuda
       
Faktor Penyebab Internal

1  Pemerintahan pada zaman reformasi yang jauh dari harapan para pemuda, sehingga membuat mereka kecewa pada kinerja pemerintah saat ini. Terkuaknya kasus-kasus korupsi, penggelapan uang Negara, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat Negara membuat para pemuda enggan untuk memerhatikan lagi pemerintahan.
2  Sikap keluarga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme, sehingga para pemuda meniru sikap tersebut. Para pemuda merupakan peniru yang baik terhadap lingkungan sekitarnya.
3  Demokratisasi yang melewati batas etika dan sopan santun dan maraknya unjuk rasa, telah menimbulkan frustasi di kalangan pemuda dan hilangnya optimisme, sehingga yang ada hanya sifat malas, egois dan, emosional.
4  Tertinggalnya Indonesia dengan Negara-negara lain dalam segala aspek kehidupan, membuat para pemuda tidak bangga lagi menjadi bangsa Indonesia.
5  Timbulnya etnosentrisme yang menganggap sukunya lebih baik dari suku-suku lainnya, membuat para pemuda lebih mengagungkan daerah atau sukunya daripada persatuan bangsa.

 Faktor Penyebab Eksternal


1.  Timbulnya etnosentrisme yang menganggap sukunya lebih baik dari suku-suku lainnya, membuat para pemuda lebih mengagungkan daerah atau sukunya daripada persatuan bangsa.
2 . Timbulnya etnosentrisme yang menganggap sukunya lebih baik dari suku-suku lainnya, membuat para pemuda lebih mengagungkan daerah atau sukunya daripada persatuan bangsa.

C. Upaya Untuk Menumbuhkan Kembali Sikap Nasionalisme di Kalangan Pemuda
     
1. Peran Keluarga
1  Memberikan pendidikan sejak dini tentang sikap nasionalisme terhadap bangsa Indonesia.
2  Memberikan contoh atau tauladan tentang rasa kecintaan dan penghormatan pada bangsa.
3  Memberikan pengawasan yang menyeluruh kepada anak terhadap lingkungan sekitar.
4  selalu menggunakan produk dalam negeri.



2.  Peran Pendidikan

1.   memberikan pelajaran tentang pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dan juga bela Negara.
2.   menanamkan sikap cinta tanah air dan menghormati jasa pahlawan dengan mengadakan upacara setiap hari senin.
3  memberikan pendidikan moral, sehingga para pemuda tidak mudah menyerap hal-hal negatif yang dapat mengancam ketahanan nasional.


 3. Peran Pemerintah

1.  Menggalakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan patrotisme, seperti seminar dan pameran kebudayaan.
2.    Mewajibkan pemakaian batik kepada pegawai negeri sipil pada hari tertentu. Hal ini dilakukan karena batik merupakan sebuah kebudayaan asli Indonesia, yang diharapkan dengan kebijakan tersebut dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan patrotisme bangsa.
3.       Lebih mendengarkan dan menghargai aspirasi pemuda untuk membangun Indonesia agar lebih baik lagi.


2. Internalisasi Nilai Karakter Nasionalis dalam Pembelajaran IPS Untuk Membangun Jati Diri Ke-Indonesia-an


Gejala memudarnya jati diri ke-Indonesia-an dikalangan generasi muda utamanya para pelajar pada tingkat yang mengkhawatirkan seperti tidak mampu  menghafal sila Pancasila, lagu Indonesia Raya, dan Bhinneka Tunggal Ika, hingga  tidak mengerti batas-batas wilayah Indonesia. Fokus penelitian ini adalah menggali proses dan makna internalisasi nilai karakter nasionalis dalam pembelajaran IPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Subjek penelitian adalah siswa SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai karakter nasionalis diinternalisasikan dalam tiga tahap yaitu 1) transformasi nilai; 2) transaksi nilai; dan 3) transisternalisasi nilai. Proses internalisasi nilai karakter nasionalis dalam pembelajaran IPS melalui mediator keteladanan guru dan kegiatan praktik langsung pengalaman belajar seperti model pembelajaran, metode pembelajaran, bahan ajar, dan evaluasi pembelajaran. Perilaku berkarakter nasionalis yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah oleh siswa yaitu disiplin, cinta tanah air, semangat kebangsaan, cinta damai, peduli lingkungan, menghargai prestasi, dan toleransi.
Fenomena kebebasan yang tak terkendali makin mewarnai dinarnika politik akhir-akhir ini, banyak yang menduga sebagai pencerminan dari lunturnya semangat nasionalisme, justru menjadi ciri negara bangsa Indonesia. Sekarang nasionalisme Indonesia seolah dilupakan, kerap dijadikan etos perjuangan bangsa dalam menghadapi berbagai masalah, baik yang datang dari luar maupun di dalam negeri. Kebebasan berpikir dan pengaruh teknologi informasi telah menembus batas negara, sumber referensi sejarah masa lalu mulai ditinggalkan, dan digantikan globalisme. Akibatnya, nilai-nilai budaya sebagai perekat persatuan segenap enerji bangsa kian menghilang, kian merngurang pula kepedulian terhadap latar belakang sosial budaya yang ada.
Nilai budaya perekat persatuan tersebut pada masa pemerintahan orde baru, direkayasa dengan menggunakan sistem komando. Demi stabilitas nasional, segala kemajemukan ditolerir sejauh mendukung paradigma pernerintah tersebut. Sebaliknya, pemerintah senantiasa bertindak tegas dalam menghadapi berbagai tafsir keragaman yang berasal dari luar pemerintah. Termasuk keberadaan nilai-nilai kearifan lokal dieliminir demi terselenggaranya pemerintahan yang efektif. Konsekuensinya, kesatuan terlihat lebih menonjol dari pada persatuan. Demi membangun harmoni politik dan kesinarnbungan pernerintahan, nilai-nilai budaya lokal, searif apa pun, diperlakukan secara lebih kritis, dan kemudian dimarjinalkan. Kendati demikian, semua mengetahui bahwa bangsa Indonesia lahir atas dasar kesepakatan berbagai nilai, baik yang bersifat sentripetal (pusat) maupun sentrifugal (daerah).
Dari waktu ke waktu nilai-nilai luhur itu mulai meredup, memudar, kehilangan makna substantifnya. Lalu yang tertinggal hanya kulit permukaan semata, menjadi simbol yang tanpa arti. Bahkan akhir-akhir ini budaya masyarakat hampir secara keseluruhan mengalami reduksi, menampakkan diri sekadar pajangan yang sarat formalitas. Kehadirannya tak lebih untuk komersialisasi dan mengeruk keuntungan.
Tentu banyak faktor yang membuat nilai-nilai budaya daerah kehilangan geliat kekuatannya. Selain kekurangmampuan masyarakat dalam rnemaknai secara kreatif dan kontekstual kearifan lokal, juga faktor pragmatisme dan keserakahan dari sebagian elit masyarakat. Kepentingan subyektif diri mengantarkan mereka untuk "memanfaatkan" budaya daerah. Ketika dalam praktiknya konsep pembangunan mulai mengalarni banyak perubahan, timbul tantangan baru yang menghambat pembaruan wawasan nasionalisme. Banyak warga yang terkaget-kaget terhadap perkembangan mutakhir yang lebih memperkuat globalisme ketimbang nasionalisme, bahkan sampai menentukan jenis kelaminpun jadi tidak menentu.
Sementara itu bangsa ini merindukan kemapanan karakter yang luhur dalam kesinambungan pembangunan bangsa. Karakter bangsa yang dibangun dan digali dari nilai-nilai budaya lokal yang luhur sebagai akar buadaya nasional. Budaya daerah sebagai dasar kearifan lokal (local wisdom) yang dulu diterapkan oleh para pendahulu tentu sangat relevan dengan kondisi bangsa yang berada pada gerbang globalisasi dan modernitas. Degradasi moral bangsa yang ditandai dengan maraknya praktik KKN dan mafia hukum dapat diperangi dengan nilai budaya lokal yang diintegrasikan dalam pendidikan karakter secara berkesinambungan, terutama dukungan komponen bangsa yang memiliki kemauan moral.
Kenyataan sekarang secara terbuka generasi muda "alergi' untuk menyelami nilai-nilai budaya daerah. Istilah daerah atau lokalitas dianggap kuno dan ketinggalan jaman. Praktik kehidupan ini menyadarkan tentang pentingnya nilai budaya daerah sebagai dasar kearifan lokal. Banyak permasalahan sosial politik yang tidak bisa diselesaikan secara tuntas, tetapi justru dilakukan dengan dernonstrasi anarkhis. Kesantunan dan kesopanan sebagai ciri bangsa tidak lagi membanggakan. Hukum telah menjadi barang dagangan yang dapat ditukar dengan rupiah, bahkan isu terakhir, seseorang yang sudah berstatus terdakwa pun masih bisa dilantik menjadi wali kota. Seakan bangsa ini berada pada puncak kegelisahan dan kehancuran.
Atas dasar kenyataan itu, maka perlu pernikiran ulang kontekstualisasi nasionalisme Indonesia dan nilai-nilai kearifan lokal. Pemikiran ini bisa ditindaklanjuti melalui pembangunan karakter berbasis nilai-nilai budaya daerah. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber daya untuk menumbuhkan nasionalisme bangsa Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi seluruh bangsa, agar lebih mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Nasionalisme.

Nasionalisme dapat diartikan sebagai rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya
Secara garis besar Nasionalisme dapat diartikan:
1. Paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu kepada negara dan bangsa
2. Semangat/perasaan kebangsaan, yaitu semangat cinta terhadap bangsa dan tanah air
3. Suatu sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bangsa dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga merasakan adanya kesetiaan mendalam terhadap kelompok bangsa itu.
Karakteristik Nasionalisme melambangkan kekuatan suatu negara dan aspirasi yang berkelanjutan, yaitu mengupayakan peningkatan kemakmuran, pemeliharaan rasa hormat, membanggakan pribadi bangsa dan sejarah kepahlawanan suatu negara, pembelaan kaum patriot dalam melawan pihak asing, memiliki hubungan kepercayaan dengan nilai-nilai tradisi, lambang nasionalisme diberikan untuk sebuah kesucian, dan penghargaan untuk hukum.
Makna nasionalisme secara politis merupakan kesadaran nasional yang mengandung citacita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau menghilangkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun diri, masyarakat, bangsa dan negaranya. Makna nasionalisme ini dapat ditumbuhkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan nyata dengan rnernberdayakan nilai-nilai budaya sebagai sumber kearifan lokal.
Sebagai warga negara yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal, tentu merasa bangga dan rnencintai bangsa dan negara. Kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara bukan berarti merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Warga negara yang arif tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme) dan meninggalkan nilai-nilai budaya lokal, tetapi harus mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai, mengutamakan kerukunan hidup bersama, berjuang bersama untuk membangun kesejehtaraan bersama secara jujur, dan mampu bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.
Nasionalisme tidak cukup diartikan secara sempit, hanya sebagai sikap meninggikan bangsanya sendiri, dan tidak untuk bangsa lain, akan tetapi juga dalam arti luas, yaitu: memaknai nasionalisme sebagai rasa cinta terhadap bangsa dan negara sendiri, dan sekaligus bersedia menghormati bangsa lain. Sesuai dengan pernyataan Ali Murtopo (1978), bahwa manusia tidak hanya membiarkan diri dalam kehidupan lama melainkan dituntut mencari jalan baru dalam mencapai kehidupan yang lebih manusiawi. Dasar clan arah yang dituju dalam perencanaan kebudayaan adalah manusia sendiri sehingga hurnanisasi menjadi kerangka dasar dalam strategi kebudayaan.
Menumbuhkan Nasionalisme melalui revitalisasi Nilai-nilai Budaya
Secara etimologis, kebudayaan dapat diartikan sebagai cara, kebiasaan, atau segala hasil daya upaya manusia mengolah akal budinya. Upaya itu dilakukan tidak secara individual, melainkan dalam sebuah rangka komunitas besar, sebab tanpa komunitas, kebudayaan, tidak bisa dipelajari dan dimunculkan kehadirannya. Dengan cara apa pun kebudayaan itu didefinisikan pasti dapat dikaitkan dengan kegiatan dalam suatu komunitas, yang disebut etnik, kaum ataupun bangsa. Juga dengan cara apa pun diberi batasan pasti ia dikaitkan dengan upaya masyarakat atau individu untuk mengembangkan diri dan kepribadiannya.
Dilihat dari sudut pandang filsafat, kebudayaan memiliki lima aspek yang saling terkait:
(1) Aspek atau asas batin, yang sering disebut juga sebagai asas metafisik. Asas ini sering diartikan sebagai gambaran dunia (worldview), pandangan/cara hidup (way of life) membimbing tindakan lahiriyah dan formal manusia dalam hidupnya sebagai anggota masyarakat;
(2) Aspek epistemologis atau metodologis, yang juga dapat disebut aspek pengetahuan. Karena itu aliran anthropologi tertentu sering menyebut kebudayaan sebagai sistem penngetahuan. Setiap kebudayaan mengajarkan cara-cara, kaedah-kaedah atau metode-metode tertentu untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu. Bila kebudayaan modern Barat lebih meniscayakan metode empiris, rasional positivistik dan histories (kesejarahan), kebudayaan Timur meyakini juga metode intuitif dan metode religius, yaitu pembuktian kebenaran dengan bersandar pada kitab suci seperti Veda, Dhammapada, al-Qur'an, dan lain sebagainya;
(3) Aspek nilai atau epistemologis. Karena itu sering dikatakan bahwa suatu kebudayaan pasti didasarkan atas sistem nilai tertentu. Sistem ini ditransformasikan dalam norma-norma sosial, etika, ethos atau prinsp-prinsip moral. Dengan kata lain aspek aksiologis dapat disebut sebagai aspek yang berkenaan dengan etika dan estetika. Ingat pepatah Melayu: Yang kurik kundi, yang merah saga/Yang baik budi, yang indah bahasa. Yang terakhir ini merujuk kepada seni secara khusus;
(4) Aspek sosiologis dan historis. Suatu kebudayaan berkembang dinamis atau statis tergantung pada masyarakat, begitu pula maju mundurnya kebudayaan tergantung pada kemampuan suatu komunitas dalam menjawab tantangan yang dihadapkan padanya. Apabila tiga aspek terdahulu megalami kemerosotan dan suatu komunitas mengalami disintegrasi, disebabkan rapuhnya solidaritas, runtuhnya organisasi sosial dan rusaknya pemerintahan disebabkan tak berfungsinya kekuasaan, maka kebudayaan akan mengalami kemerosotan dan kehancuran;
(5) Aspek formal teknis. Yaitu ketrampilan yang dibiasakan untuk mengolah sarana-sarana produksi atau peralatan tertentu misalnya dalam mengembangkan budaya baca tulis, pertanian, seni rupa, dan lain sebagainya (Abdul Hadi W. M., http://ahmadsamantho.wordpress.com/2010/03/31/kebudayaan-dan-nasionalisme-indonesia).
Dalam proses kompromi budaya, kearifan lokal bukan hanya berfungsi menjadi filter ketika terjadi benturan antara budaya lokal dengan tuntutan perubahan. Lebih jauh, nilai-nilai budaya lokal berbicara pada tataran penawaran terhadap sumberdaya nilai-nilai kearifan lokal sebagai pedoman moral dalam penyelesaian masalah ketika sebuah kebudayaan berhadapan dengan pertumbuhan antagonis berbagai kepentingan hidup.
Sebagaimana contoh pada kehidupan masyarakat lokal, proses kompromi budaya selalu memperhatikan elemen-elemen budaya lokal ketika berhadapan dengan budaya-budaya yang baru. Elemen-elemen itu dipertimbangkan, dipilah dan dipilih mana yang relevan dan mana pula yang bertentangan. Hasilnya selalu menunjukkan wajah sebuah kompromi yang elegan, setiap elemen mendapatkan tempat dan muncul dalam bentuknya yang baru sebagai sebuah kesatuan yang harmonis.
Tentu saja terbentuknya kesatuan yang harmonis itu tidak lepas dari hasil kompromi keadilan yang menyentuh kepentingan berbagai pihak. Kepentingan-kepentingan yang dimaksud sangat luas cakupannya, tetapi secara garis besar meliputi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia, terutama yang bersifat primer dan praktis. Bagi pembuat kebijakan harus mampu memilah dan memilih proses kompromi yang menguntungkan semua pihak, kemudian menyikapi, menata, menindaklanjuti arah perubahan kepetingan-kepentingan itu agar tetap dalam prinsip kebersarnaan. Kebudayaan sebagai lumbung nilai-nilai budaya lokal bisa menjadi sebuah pedoman dalam upaya rnerangkai berbagai kepentingan yang ada secara harmonis, tanpa ada pihak yang dikorbankan.
Adalah bijaksana jika pemerintah Indonesia dan seluruh komponen bangsa berkenan melihat, merenungkan ulang, mempelajari kembali dan mernpertimbangkan secara seksama seluruh nilai-nilai budaya lokal yang multi-etnis ini. Tujuannya adalah agar tidak salah dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, sosial-ekonomi dan agama yang berhubungan dengan komunitas-komunitas etnik yang heterogen. Pertimbangan ini meliputi problema pluralitas etnis, seperti perbedaan adat budaya, tata-pikir, orientasi penghargaan diri sendiri (self esteem) dan kepada orang lain (respect for others), agama dan perasaan subjektif lainnya. Semua ini merupakan unsur-unsur ethnografis yang sangat penting dipahami, diayomi dan diakomodasi melalui proses-proses ethno-metodologis dalam membangun kesadaran nasionalisme di Indonesia. Perbedaan yang ada dapat lebih diarahkan untuk membangun kebersamaan bagi seluruh komponen bangsa, baik di pusat maupun daerah dan antar daerah, serta antar golongan. Kekuatan politik dewasa ini tidak lagi dimonopoli oleh negara, melainkan sudah menyebar ke masyarakat, baik di partai politik, organisasi massa, maupun pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hubungan antara pernerintah pusat dengan pemerintah daerah, tidak lagi bersifat "top-down", melainkan "bottom-up".
Pluralitas nilai-nilai budaya lokal itu perlu dikawal secara bijak agar tidak terjadi penyimpangan, kecurangan dan pengorbanan antar sesama warga Negara. Sebagairnana kenyataan peristiwa konflik dan perseteruan yang terjadi akhir-akhir ini, justeru dapat meruntuhkan bangunan kemajernukan dalam arti yang positif. Rebutan kekuasaan dan suasana saling mencurigai serta ketidakpercayaan, telah menjadi warna dominan dari penyelenggaraan negara. Eksekutif dan Legislatif bukannya saling bekerjasama membuat kebijakan publik dan saling bermitra dalam mengarahkan perubahan. Justru sebaliknya, saling menuduh.
Semua fenomena itu cenderung akan menghambat teraktualisasikannya wawasan nasionalisme yang seharusnya menjadi modal politik dan moral untuk menumbuhkan kesamaan persepsi dan cita-cita antara elit dengan massanya, antara pemerintah dengan kekuatan non-pemerintah, antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai elemen negara bangsa yang lain.
Jati diri bangsa (manusia Indonesia seutuhnya) kiranya masih relevan untuk dipertahankan sebagai semangat nasionalisme. Pancasila juga mesti dipertahankan sebagai sebuah ideologi yang mendasari persatuan antar berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Khususnya bagi Guru, SMP,. SMU., SMK., Ngeri dan Swasta di Provinsi Lampung dalam rangka pemantapan penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dirasakan penting untuk menggali, memahami, mengadopsi, menerapkan secara membumi nilai-nilai budaya daerah. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai budaya masyarakat Lampung mengakar dalam Falsafah Hidup Fiil Pesenggiri.
Piil Pesenggiri merupakan harga diri yang berkaitan dengan perasaan kompetensi dan nilai pribadi, atau merupakan perpaduan antara kepercayaan dan penghormatan diri. Seseorang yang memiliki Piil Pesenggiri yang kuat, berarti mempunyai perasaan penuh keyakinan, penuh tanggungjawab, kompeten dan sanggup mengatasi masalah-masalah kehidupan.
Etos dan semangat kelampungan (spirit of Lampung) piil pesenggiri itu mendorong orang untuk bekerja keras, kreatif, cermat, dan teliti, orientasi pada prestasi, berani kompetisi dan pantang menyerah atas tantangan yang muncul. Semua karena mempertaruhkan harga diri dan martabat seseorang untuk sesuatu yang mulya di tengah-tengah masyarakat.
Unsur-unsur piil pesenggiri (prinsip kehormatan) selalu berpasangan, juluk berpasangan dengan adek, nemui dengan nyimah, nengah dengan nyappur, sakai dengan sambai. Penggabungan itu bukan tanpa sebab dan makna. Juluk adek (terprogram, keberhasilan), nemui nyimah (prinsip ramah, terbuka dan saling menghargai), nengah nyappur (prinsip suka bergaul, terjun dalam masyarakat, kebersamaan, kesetaraan), dan sakai sambaian (prinsip kerjasama, kebersamaan). Sedangkan orang Lampung Saibatin menempatkan Piil Pesenggiri dalam beberapa unsur, yaitu: ghepot delom mufakat (prinsip persatuan); tetengah tetanggah (prinsip persamaan); bupudak waya (prinsip penghormatan); ghopghama delom beguai (prinsip kerja keras); bupiil bupesenggiri (prinsip bercita-cita dan keberhasilan).
Secara umum unsur-unsur dan sub unsur Piil Pesengiri dapat di paparkan sebagai berikut:
1. Sopan Santun
Unsur ini merupakan kesetaraan dari dua unsur Piil Pesenggiri Nemui Nyimah dan Bepudak Waya. Sopan santun selain diartikan sebagai tatakrama juga memiliki makna sosial, seperti tergambar dalam sus unsur berikut:
o Berprilaku baik
o Berilmu
o Berketerampilan/ahli dalam bidang
o Berpenghasilan/bekerja
o Berproduksi/produktif
o Tulus melayani masyarakat
2. Pandai Bergaul
Pandai bergaul merupakan kesetaraan dari unsur Piil Pesenggiri Nengah Nyappur dan Tetengah Tetanggah, yang terdiri dari sub unsur sebagai berikut:
o Supel/fleksibel
o Tenggang rasa
o Berprinsip
o Kaya ide
o Bercita-cita tinggi
o Mampu berkomunikasi
o Mampu bersaing
3. Tolong Menolong
Tolong menolong merupakan kesetaraan dari unsur Piil Pesenggiri Sakai Sambaian dan Khepot delom mufakat. Makna yang dituntut Piil Pesenggiri yang terkandung dalam Sakai Sambaian dan Khepot delom mufakat terdiri dari unsur-unsur yang meliputi:
o Kerja sama yang saling menguntungkan (mampu bekerjasama)
o Menjaga kesatuan dan persatuan (ampu menjadi pemersatu)
o Memiliki modal (kapital)
o Memiliki sarana dan prasarana
o Dapat dipercaya
4. Kerja Keras/ Prestise
Kerja keras dan prestise adalah kesetaraan pengertian unsur Piil Pesenggiri Khopkhama delom bekekhja dan bejuluk beadek. Kerja keras dan prestise terdiri dari sub unsur sebagai berikut:
o Memahami kebutuhan diri dan kebutuhan masyarakat
o Mampu menyerap skill pemimpin
o Pantas dijadikan panutan
o Berprinsip dan harga diri
Prinsip dan harga diri sendiri merupakan arti setara dari Piil Pesenggiri dan Bupiil Bupesenggiri yang didalamnya terkandung 4 unsur di atas sebagai prinsip hidup dan harga diri (kehormatan) masyarakat Lampung.
Berdasarkan uraian di atas, maka unsur-unsur pokok dari Piil Pesenggiri adalah sebagai berikut:
1. Prestise
2. Prestasi
3. Kehormatan
4. Menghormati tamu
5. Kerja keras
6. Kerjasama
7. Produktif
8. Kebersamaan dan berdaya saing (kooperatif dan kompetitif)
9. Keuntungan
Unsur-unsur Piil Pesenggiri itu bukan sekedar prinsip kosong, melainkan mempunyai nilai-nilai nasionalisme budaya yang luhur yang perlu di dipahami dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sejatinya Piil Pesenggiri tidak diungkapkan melalui pemujaan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain atau dengan mengagungkan seseorang yang jauh lebih unggul dari orang lain, atau menyengsarakan orang lain utk membahagiakan seseorang. Seorang yang memiliki harga diri akan lebih bersemangat, lebih mandiri, lebih mampu dan berdaya, sanggup menerima tantangan, lebih percaya diri, tidak mudah menyerah dan putus asa, mudah memikul tanggung jawab, mampu menghadapi kehidupan dengan lebih baik, dan merasa sejajar dengan orang lain.
Karakteristik orang yang memiliki harga diri yang tinggi adalah kepribadian yang memiliki kesadaran untuk dapat membangkitkan nilai-nilai positif kehormatan diri sendiri dan orang lain, yaitu sanggup menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Hidup dengan penuh kesadaran berarti mampu membangkitkan kondisi pikiran yang sesuai kenyataan yang dihadapi, bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang dilakukan. Arogansi dan berlebihan dalam mengagungkan kemampuan diri sendiri merupakan gambaran tentang rendahnya harga diri atau runtuhnya kehormatan seseorang (Abdul Syani, 2010: http://blog.unila.ac.id/abdulsyani/).
Ternyata bukan hanya orang Lampung memiliki piil pesenggiri, di Batak ada dalihan na tolu, di Padang ada adat basendi syara, syara bersendi Kitabullah, Banten ada kiyai dan jawara, di Madura ada carok, di Bugis ada syiri.
Di Jawa, lebih banyak lagi ragam nilai-nilai budaya yang senantiasa dijadikan pedoman hidup; ada 2 (dua) pedoman hidup orang jawa yang populer dari sekitar 10 (sepuluh) lebih yang ada, yaitu:
1. tri ojo (ojo kagetan/jangan gampang kaget/tawaqkal, ojo gumunan/jangan mudah eran/arif/bijak, dan ojo dumeh/jangan mentang2/rendah hati).
2. sugih tampo bondo (kaya tanpa didasari kebendaan), digdoyo/sekti tanpo aji (berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan/kekuatan), ngluruk tampo bolo (berjuangan tanpa perlu membawa massa), dan menang tampo ngasorake (menang tanpa mempermalukan/merendahkan yang lain).
Oleh karena itu, maka para aparat pemerintah tidak boleh pamer kekayaan (sugih tampo bondo), jangan unjuk kekuasaan (digdoyo tampo aji), jangan terlalu demonstratif dalam tindakan persuasif (ngluruk tampo bolo), dan jangan terlalu unjuk kemenangan (menang tampo ngasorake). Konsep ini dirumuskan para bangsawan, tetapi apa arti kebangsawanannya tanpa rakyat. Karena itu, rakyat tidak boleh disakiti. Tetapi kenyataannya banyak rakyat ditekan sedemikian rupa, dilarang unjuk pendapat, unjuk rasa, atau protes atas kebijakan yang sepihak.
Di pihak lain ada budaya pepe dalam kehidupan masyarakat jawa, apabila ada resi yang protes atas kebijakan orang istana, ia harus menjemur dirinya (pepe), menentang matahari di alun alun dan jalan menuju istana. Nanti akan datang hulubalang yang akan menanyakan, protes perihal apa hingga ia menjemur diri, menentang mata hari. Barulah disampaikan protes dan ujuk pendapat secara baik. Maka, muncul istilah di kultur Jawa yaitu jo ngidoni Srengenge (jangan meludahi mata hari).
Karena itu apa yang dimaksud kebudayaan secara ideal pasti berkaitan dengan cita-cita hidup, sikap mental, semangat tertentu seperti semangat belajar, ethos kerja, motif ekonomi, politik dan hasrat-hasrat tertentu dalam membangun jaringan organisasi, komunikasi dan pendidikan dalam semua bidang kehidupan. Kebudayaan merupakan jaringan kompleks dari symbol-ssimbol dengan maknanya yang dibangun masyarakat dalam sejarah suatu komunitas yang disebut etnik atau bangsa.
Dengan cara pandang seperti itu, dapat dipahami mengapa negara dituntut memenuhi kewajibannya untuk merawat, memelihara, mengembangkan dan menghidupkan kebudayaan yang telah ada dalam sejarah masyarakat. Pemeliharan dan pengembangan itu diimplementasikan dalam pendidikan formal dan non-formal, dalam bentuk kebijakan-kebijakan, serta bantuan keuangan, sarana dan prasarana, serta dalam bentuk jaminan hukum dan politik agar kebudayaan berkembang dan selalu tumbuh dengan sehat.
Nasionalisme masa kini bukan lagi berkaitan dengan penjajah, atau terutama terhadap perilaku ekspansif atau agresor-negara tetangga, melainkan harus dikaitkan dengan keinginan untuk memerangi semua bentuk penyelewengan, ketidakadilan, perlakuan yang melanggar HAM. Artinya, nasionalisme saat ini adalah usaha untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara dari kehancuran akibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Perilaku korupsi, menggelapkan uang negara, memanfaatkan segala fasilitas dalam lingkup kekuasaannya demi memperkaya diri, berprilaku sewenang-wenang dalam menjalankan roda kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain contohnya gemar menerima sogokan, uang pelicin.hal tersebut adalah perilaku antinasionalisme yang harus diberantas.
Ada tiga hal yang mesti direnungkan di dalarn mengidealisasikan nasionalisme, yaitu:
1. Dengan perkembangan pendidikan, semakin banyak anggota masyarakat yang mengalami peningkatan harapan dan sikap kritis. Pada masa Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan "Politik Etika" yang dimaksudkan untuk "membalas budi" kepada rakyat di tanah jajahan yang selarna sekian waktu dieksploitasi. Pendekatan semacam ini pula yang mestinya direalisasikan oleh Pemerintah untuk mencegah adanya kemarahan publik. Pernerintah segera mewujudkan pemerataan ekonomi, stabilitas politik, penghargaan terhadap kearifan lokal (local wisdom) secara sungguh-sungguh, dan bukan retorika sernata. Mengapa demikian? Karena perekonomian yang kian terpuruk, penegakan hukurn semakin lernah, hutang luar negeri bertarnbah besar, daya saing Indonesia berkurang di pasar global, stabilitas politik sangat semu, segera ditangani secara serius dan tidak cukup sekedar imbauan ataupu seruan. .
2. Dalarn rangka menjaga identitas nasionalisme tidak mungkin mengesampingkan perkembangan lingkungan yang secara sisternik dan strategik mempengaruhi tujuan bersama. Sebagairnana pengalarnan para bapak bangsa (foundingfathers) Indonesia ketika mernbayangkan pentingnya nasionalisme dan kemerdekaan di masa lalu, mereka harus mampu memilih berbagai pengaruh budaya bangsa di sekitar Indonesia. Bahkan bila diamati lebih obyektif lagi, pengaruh luar tersebut telah menimbulkan dampak yang lebih kompleks dibandingkan nasionalisme di masa lalu. Dengan adanya revolusi teknologi informasi dan komunikasi, maka batasbatas negara menjadi tidak relevan lagi. Netralitas teknologi telah merarnbah berbagai kultur masyarakat di seluruh belahan dunia ini. Dernokrasi liberal, menjadi sebuah wacana yang kian luas dijajakan. Hak Azasi Manusia (HAM) telah muncul sebagai "ideologi baru" yang merekatkan hubungan antara "Timur" dan "Barat". Dari kesernua persoalan ini seharusnya mendapat perhatian empirik yang serius dari pemerintah dengan melalcukan pendekatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal.
3. Sementara dalam bidang sosial budaya, globalisasi telah mampu menciptakan penyeragarnan gaya hidup. Pragmatisme dan konsumerisme merupakan dampak yang paling nyata dari perkembangan budaya masyarakat dunia. Derni mengikuti perkembangan gaya hidup global, kerja keras dan kesederhanaan budaya lokal diabaikan. Melalui bantuan luar negeri dan iklan produk kapitalisme, negara-negara industri Barat, telah mampu mempengaruhi pasar dunia. Berbagai bentuk kerjasama dan perdagangan internasional serta regional didirikan. Sernuanya telah dijadikan instrumen yang sangat efektif di dalam menjajakan sistern ekonomi alternatif. Sebagai akibatnya, sebagian besar negara dan masyarakat internasional, termasuk Indonesia, sekarang berpaling kepada sistem ekonomi dunia. Akibatnya, bangsa ini akan kehilangan jati diri, bahkan bisa lupa terhadap budaya, gaya hidup dan bahasanya sendiri.
Menghadapi pengaruh politik nasional dan politik global terhadap pengembangan semangat nasionalisme tersebut, maka ada keharusan bagi pemimpin untuk secara bertahap mampu membawa negara ini ke arah yang sesuai dengan cita-cita reformasi, di samping mengakomodasi kemajuan dunia. Pada gilirannya diharapkan Indonesia akan menjadi sebuah negara yang patut disejajarkan dengan negara-negara lain di seluruh dunia, terhormat, modern, dan sejahtera.
Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan cita-cita nasionalisme di tengah arus globalisasi diperlukan sebuah upaya baru untuk membangun bangsa melalui cara-cara dalam berkomunikasi, urbanisasi, pendidikan massal, dan partisipasi politik. Kemudian diperlukan proses pelembagaan yang harus dikembangkan agar proses pembangunan nasional dapat melahirkan keseimbangan, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, memberi keleluasaan terhadap partisipasi masyarakat, mendukung proses komunikasi dan membuka ruang publik, mendorong munculnya pernerintah yang terorganisasi dengan baik dan sangat responsif, serta mempercepat lahirnya elit yang matang dan fleksibel dalam berpolitik.
Masyarakat Indonesia sudah sepatutnya untuk kembali kepada jati dirinya melalui pemaknaan kembali dan rekonstruksi nilai-nilai luhur budaya bangsa. Upaya yang perlu dilakukan adalah menguak makna substantif nilai-nilai kearifan lokal. Keterbukaan dikembangkan menjadi kejujuran dalarn setiap aktualisasi pergaulan, pekerjaan dan pembangunan, beserta nilai-nilai budaya lain yang menyertainya. Budi pekerti dan norma kesopanan diformulasi sebagai keramahtamahan yang tulus. Harga diri diletakkan dalam upaya pengembangan prestasi, bukan untuk membangun kesombongan. Ketulusan, memang perlu dijadikan modal dasar bagi segenap unsur bangsa. Ketulusan untuk mengakui kelemahan diri masing-masing, dan ketulusan untuk membuang egoisme, keserakahan, serta mau berbagi dengan yang lain sebagai entitas dari bangsa yang sama. Dari ketulusan, seluruh elemen bangsa yang majernuk masing-masing merajut kebhinnekaan, kemudian menjadikannya sebagai semangat nasionalisme yang kokoh. Pada saat yang sama, hasil rekonstruksi ini perlu dibumikan dan disebarluaskan ke dalam seluruh masyarakat sehingga menjadi identitas kokoh bangsa, bukan sekadar menjadi identitas suku atau masyarakat tertentu.
Dengan demikian mau tidak mau rasa nasionalisme harus dibangkitkan kembali. Namun bukan nasionalisme dalam bentuk awalnya seabad yang lalu dengan. Akan tetapi nasionalisme yang diarahkan untuk mengatasi semua permasalahan bangsa, dengan sikap yang jujur, adil, disiplin, berani melawan kesewenang-wenangan, tidak korup, toleran, dan bersahaja. Diharapkan bangsa ini dapat bersama-sama menyelami kehidupan secara arif dan bijak menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera, damai dan penuh keadilan.
Penyebab hilangnya rasa nasionalisme
rasa nasionalisme dan patriotisme sangatlah penting, baik dikalangan orang dewasa, remaja maupun di kalangan anak-anak. Rasa nasionalisma dikalangan anak-anak bisa saja memudar karena faktor internal dan juga faktor eksternal. Berikut ini adalah Penyebab Memudarnya Nasionalisme dikalangan Anak. Check it Out!
Faktor Internal
1. Pemerintahan pd zaman reformasi yg jauh dari harapan para anak, sehingga membuat mrka kecewa pd kinerja pemerintah saat ini. Terkuaknya kasus2 korupsi, penggelapan uang Negara, & penyalahgunaan kekuasaan olh para pejabat Negara membuat para pemuda enggan utk memerhatikan lagi pemerintahan.
2. Sikap keluarga & lingkungan sekitar yg tdk mencerminkan rasa nasionalisme & patriotisme, sehingga para anak meniru sikap tersebut. Para anak merupakan peniru yg baik terhadap lingkungan sekitarnya.
3. Demokratisasi yg melewati batas etika & sopan santun dan maraknya unjuk rasa, telah menimbulkan frustasi di kalangan anak & hilangnya optimisme, sehingga yg ada hanya sifat malas, egois & emosional.
4. Tertinggalnya Indonesia dgn Negara-negara lain dalam segala aspek kehidupan, membuat para pemuda tdk bangga lagi menjadi bangsa Indonesia.
5. Timbulnya etnosentrisme yg menganggap sukunya lebih baik dari suku-suku lainnya, membuat anak lebih mengagungkan daerah atau sukunya daripada persatuan bangsa.
Faktor Eksternal
1. Cepatnya arus globalisasi yg berimbas pd moral pemuda. Mrka lebih memilih kebudayaan negara lain, dibandingkan dgn kebudayaanya sendiri, sbg contohnya para pemuda lbh memilih memakai pakaian minim yg mencerminkan budaya barat dibandingkan memakai batik atau baju yg sopan yg mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Para pemuda kini dikuasai olh narkoba & minum2 keras, sehingga sgt merusak martabat bangsa Indonesia
2. Paham liberalisme yg dianut olh Negara2 barat yg memberikan dampak pd kehidupan bangsa. Anak cenderung meniru paham libelarisme, seperti sikap individualisme yg hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan keadaan sekitar & sikap acuh tak acuh pd pemerintahan.



3. RUMUSAN IDE/SOLUSI MARAKNYA ALIH FUNGSI LAHAN PRODUKTIF
SEBAGAI negara agraris yang kaya dengan lahan yang luas dan subur, bangsa ini mengimpor berbagai bahan pangan, mulai beras, daging, buah, sayuran, hingga bawang putih. Makin tahun, volume impor bahan pangan ini meningkat.
Kondisi tingginya alih fungsi lahan saat ini diduga salah satu penyebab impor pangan tinggi. Impor bahan pangan saat ini membuka peluang bagi kita untuk dijajah kembali dengan gaya modern, yaitu ketergantungan pada pangan. Ketika pangan sudah terjajah, sulit bagi kita untuk terlepas dari jerat.

Kebijakan impor pangan ini merupakan pil pahit yang terpaksa dilakukan pemerintah karena kebutuhan di dalam negeri yang tidak mampu dipenuhi dari dalam negeri. Kita baru tersadar ketika KPK beberapa waktu lalu mengungkapkan alih fungsi lahan di Indonesia sudah sangat memprihatinkan.
Cita-cita ketahanan pangan kelihatannya akan sulit diwujudkan ketika kebijakan strategis dan langkah-langkah antisipatif pemerintah yang cepat tidak segera dilakukan.

UU No. 18/2012 tentang Pangan menyatakan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tecermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Sementara alih fungsi lahan terus berlanjut dengan intensitas yang makin tinggi. Alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain. Fungsi lahan yang semula dicanangkan dalam RTRW sebagai lahan pertanian produktif sudah beralih menjadi lahan industri, lahan permukiman, lahan pabrik, kawasan perkantoran, dan lainnya.

Mempertahankan lahan pertanian mempunyai peran yang sangat penting dan strategis bagi pembanguan bangsa ini sebagai negara agraris. Jika keberadaan sektor pertanian menurun, akan mengganggu jumlah produksi pangan yang ada. Sahid Susanto (2008) mengatakan lahan sawah beririgasi mempunyai peran utama dalam menjaga stabilitas suplai pangan khususnya beras.

Alih fungsi lahan hampir terjadi di semua wilayah di Indonesia karena masyarakat menganggap mempertahankan lahan pertanian saat ini tidak lagi menguntungkan. Ketika pemerintah tidak dapat menjamin kestabilan harga komoditas pertanian, ditambah serbuan komoditas pangan impor, serta ketidakpedulian pemerintah ketika petani mengalami gagal panen, menyebabkan lahan beralih kepemilikan dan beralih fungsi.

Masyarakat diiming-iming dengan harga beli tanah yang tinggi dan tingginya tawaran harga tanah ini ketika kawasan yang sudah beralih fungsi lalu muncul akses jalan sehingga kawasan menjadi terbuka dan memacu kenaikan harga tanah. Akibat lahan pertanian sebagian warga telah terjual dan telah berdiri bangunan, mau tidak mau suka tidak suka, lahan produktif yang sudah dipertahankanpun terpaksa dijual karena tidak lagi nyaman berusaha di lingkungan seperti itu.

Ditambah lagi persediaan air yang makin menipis akibat banyaknya sumur bor. Kondisi ini juga tidak berbeda di perdesaan. Karena petani frustrasi akibat harga komoditas yang jauh dari keuntungan, bahkan harga komoditas bisa mencapai titik terendah sehingga tidak ada gunanya untuk dipanen. Hal ini pernah terjadi di kabupaten Brebes ketika bawang merah yang seharusnya sudah saatnya dipanen dibiarkan busuk oleh petani karena merugi.

Petani bawang frustrasi karena utang terus membengkak tanpa ada bantuan dari pemerintah. Walaupun pernah terjadi kenaikan harga komoditas pertanian pun, sulit dinikmati petani karena sudah diijonkan sebelum panen. Keuntungan ini pun tidak bisa dinikmati karena luas lahan yang dimiliki petani sempit dan diolah secara tradisional, sehingga skala usaha kecil atau pertanian subsisten dimana akibat luas lahan terbatas, hasil panen terbatas hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya saja, tidak ada tersisa untuk disimpan atau dijual.

Terjadinya puso, banjir, kekeringan, keluarga sakit, keperluan sekolah anak yang mendadak, akibatnya petani terbelit utang. Tawaran yang tinggi untuk tanah garapannya menjadi solusi persoalannya.

* Fenomena Lahan Tidur

Fenomena lahan lainnya adalah fenomena banyaknya lahan-lahan tidur. Lahan tidur menurut catatan pamong desanya kebanyakan dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya ang rata-rata pemiliknya membeli tanah itu hanya untuk menyimpan asetnya. Para pengusahan dari kota akan membeli tanah apa pun yang ditawarkan di desa karena menganggap harga tanah yang ditawarkan sangat murah dibandingkan. Akibat banyaknya lahan lahan tidur yang tidak tergarap ini bahkan menyerupai semak semak belukar yang tidak terurus.

* Upaya Mengurangi Alih Fungsi Lahan

Untuk mengatasi laju alih fungsi lahan ini diperlukan upaya-upaya pemerintah yang cepat dan konkret baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah tidak dapat lagi hanya sebatas, imbauan, atau retorika, basa-basi. Langkah konkret pertama, Pemerintah Pusat dan daerah segera lakukan inventarisasi secara menyeluruh di mana saja dan masih berapa luas lahan produktif yang masih tersisa saat ini dan wilayah mana saja yang harus dipertahankan serta menentukan wilayah-wilayah baru di Indonesia yang akan dijadikan lahan produktif melalui program penyediaan lahan produktif sejuta hektare.

Program pembukaan lahan produktif untuk ketahanan pangan nasional ini mengikuti program yang pernah dilakukan di era Presiden Suharto yang membuka sejuta lahan hektar gambut di Kalimantan. Misalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Pulau Sumatera dan Jawa, pemerintah menetapkan lahan sejuta hekatar di provinsi X, membelinya dan mengolahnya secara modern.

Tugas pengelolaan ini bisa dilakukan oleh Bulog atau BUMN lainnya atau Kementerian Pertanian. Demikian juga untuk memenuhi kebutuhan pangan di Pulau Bali, NTT, dan NTB dsb ditetapkan di salah satu provinsi di Kalimantan atau Sualwesi dst. Di setiap lahan produktif sejuta hektare tersebut juga dibuatkan pabrik pengolahan atau pasca-panennya hingga packing dan siap didistribusikan.

Kedua, Pemerintah Pusat dan dikuti dengan pemerintah daerah segera menyusun regulasi tentang alih fungsi lahan kaitannya dengan arah program ketahanan pangan masa depan. Perwilayahan (zoning) terhadap lahan produktif yang harus dipertahankan didasari atas peraturan yang mengikat dan ada sanksinya jika dilanggar.

Regulasi itu juga memuat mekanisme perizinan yang jelas dan transparan terkait proses alih fungsi lahan, termasuk alasan, kriteria yang jelas dan sanksi yang tegas tentang pelarangan alih fungsi lahan dan sanksi tegas jika melanggarnya. Pengalaman di beberapa negara maju, dengan luas lahan pertanian besar menyebabkan ongkos produksi murah sehingga harga komoditas pangan terjangkau dan dapat bersaing.

Ketiga, kebijakan insentif dan charge serta kompensasi diterapkan. Kebijakan pemberian insentif diberikan kepada warga masyarakat yang tetap mempertahankan lahan produktifnya melalui keringanan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), kemudahan memperoleh bantuan permodalan, bantuan sarana produksi pertanian, bantuan penyuluhan, manajemen pasca-panen, bantuan pemasaran yang kesemuanya dilakukan dengan menjaga kestabilan harga komoditas pertanian.

Kebijakan charge atau disinsentif diberikan jika warga melakukan alih fungsi lahan yang bertentangan dengan peruntukannya atau melawan peraturan yang berlaku misalkan RTRW, walaupun memang tidak ada yang salah jika warga menjual lahannya sendiri. Namun, ketika ini terjadi hal demikian, pemerimtah daerah harus membeli lahan tersebut atau menyewanya dengan harga yang memadai sehingga lahan tidak jadi beralih fungsi. seperti halnya pemda membeli sejumlah lahan untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH).
Pengelolaan lahan produktif tersebut selanjutnya dapat diserahkan kepada BUMD.
Sementara kebijakan kompensasi ditujukan bagi warga yang dirugikan akibat alih fungsi lahan untuk kegiatan pembangunan, atau yang mencegah terjadinya alih fungsi demi kelestarian lahan sebagai sumber produksi pertanian (pangan). Pemda juga melakukan inventarisasi lahan produktif yang masih tersisa, disesuaikan dengan RTRW lalu menjalankan RTRW tersebut secara konsisten. Dengan perda pelarangan alih fungsi lahan, pemda dapat memberikan kurang memberikan sanksi yang tegas terhadap alih fungsi lahan tersebut.
Selain itu pemda meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap kondisi dan luas lahan. Ketiga, upaya pemerintah yang konkret untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk, karena salah satu penyebab tinginya alih fungsi lahan adalah tekanan penduduk. Program kongkrit untuk menahan laju pertumbuhan penduduk ini misalkan melalui pemberian jasa pelayanan KB gratis.

Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan dan meningkatkan kontrol masyarakat dalam menjaga alih fungsi lahan. Iming-iming harga jual tanah yang tinggi, tidak ada kepedulian pemerintah, harga komoditas yang rendah menyebabkan minat menjual tanah pertanian tinggi. Sementara untuk mengatasi banyaknya lahan tidur di daerah, pemerintah daerah harus juga segera menginventarisasi lahan-lahan tidur beserta pemiliknya.

Lalu dibuatkan perda yang mengatur tentang pemanfaatan lahan tidur dengan memberikan pilihan, yaitu jika pemilik tidak dapat mengolahnya, hak pengolahannya diberikan kepada pemerintah daerah dan pemda dapat menugaskan BUMD dalam suatu perjanjian untuk memanfaatkan lahan tidur tersebut dalam jangka waktu tertentu, atau mungkin dengan mnawarkan sistem bagi hasil, karena yang terpenting lahan semua tergarap dan kebutuhan pangan warga terpenuhi.

4NILAI KARAKTER DARI MARAKNYA ALIH FUNGSI LAHAN PRODUKTIF

Konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian sebenarnya bukan masalah baru. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian menuntut pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri dan pemukiman, hal ini tentu saja harus didukung dengan ketersediaan lahan. Konversi lahan pertanian dilakukan secara langsung oleh petani pemilik lahan ataupun tidak langsung oleh pihak lain yang sebelumnya diawali dengan transaksi jual beli lahan pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik lahan mengkonversi lahan atau menjual lahan pertaniannya adalah harga lahan, proporsi pendapatan, luas lahan, produktivitas lahan, status lahan dan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah.
Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan berkembangnya industri, prasarana ekonomi, fasilitas umum, dan permukiman dimana semuanya memerlukan lahan telah meningkatkan permintaan lahan untuk memenuhi kebutuhan nonpertanian. Namun pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan kondisi sosial ekonomi pada lahan non pertanian. Kondisi inilah yang membuat konversi lahan pertanian terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tidak mungkin dapat dihindari.
Di Indonesia, angkanya memang sangat mencengangkan. Selama tahun 2000-2002, luas konversi lahan sawah yang ditujukan untuk pembangunan nonpertanian, seperti kawasan perumahan, industri, perkantoran, jalan, dan sarana publik lainnya rata-rata sebesar 110.160 hektar per tahun. Ini berarti, terdapat sekitar 3000 hektar sawah per hari yang beralih fungsi ke non pertanian. Di daerah Jawa Barat, laju konversi sawah irigasi rata-rata 5.000-7.000 hektare per tahun. Itu terjadi di Karawang, Bandung, Garut, dan Cianjur. Sementara sekitar 8.000 hektare sawah beririgasi di Bekasi berubah jadi areal industri dan perumahan. Tahun 2008, luas lahan pertanian yang tersisa di Indonesia adalah sebesar 7,7 juta hektar dengan laju konversi 110.000 hektar sawah pertahun. Konversi lahan pada dasarnya merupakan hal yang wajar terjadi, namun pada kenyataannya konversi lahan menjadi masalah karena terjadi di atas lahan pertanian yang masih produktif. Berbagai peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk membatasi terjadinya fenomena alih fungsi lahan, namun upaya ini tidak banyak berhasil karena adanya kemudahan untuk merubah kondisi fisik lahan sawah, peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan konversi lahan secara umum hanya bersifat himbauan dan tidak dilengkapi sanksi yang jelas, serta ijin konversi merupakan keputusan kolektif sehingga sulit ditelusuri pihak mana yang bertanggung jawab atas pemberian ijin konversi lahan. Sedangkan menurut DPRD Kalteng meminta ahli fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perkebunan diinvertarisir kembali. Pasalnya, sekitar 117 ribu hektare lahan pertanian di kalteng, diduga telah dialih fungsikan untuk kawasan perkebunan yang diberikan kepada perusaan besar swasta.
Perkembangan Penduduk dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
2.1.1  Perkembangan Penduduk Indonesia
Jumlah penduduk Indonesia tahun 1977 sekitar 135.000.000 jiwa dan tahun 2010 meningkat pesat hingga menjadi berjumlah 237.556.363 jiwa (BPS Pusat, 2010). Dari sini dapat diartikan jika setiap tahunnya lahan pertanian Indonesia banyak yang berubah menjadi lahan non pertanian (pemukiman, Industri dll) akibat ledakan pertambahan penduduk yang tinggi.
2.1.2  Alih Fungsi Lahan Pertanian Indonesia
Menurut Biro Pusat Statistik (2001) yang menyatakan, bahwa luas lahan sawah Indonesia pada tahun 1993 ᄆ 8.500.000 ha selanjutnya pada tahun 2000 (7 tahun) telah menyusut serius hingga menjadi tinggal seluas 7.790.000 ha atau susutnya lahan 710.000 ha atau setiap tahunnya tanah sawah Indonesia menyusut 59,167 ha. Sedangkan menurut Dit Penatagunaan Tanah BPN (1998), bahwa luas tanah sawah di Indonesia sampai tahun 1998 baik sawah irigasi teknis dan non teknis adalah 7.796.430 ha uraiannya di P.Jawa beririgasi teknis 58%, serta 42% irigasi non teknis dan non irigasi. Di luar P.Jawa sebagian besar sawah non irigasi (>75%).

2.2  Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian
Faktor yang berpengaruh terhadap alih fungsi lahan pertanian seperti di atas kiranya dapat dikelompokkan menjadi 10 faktor penting yang sering terjadi di suatu wilayah antara lain:
1.      Faktor Ekonomi
Pendapatan hasil pertanian (terutama padi) masih jauh lebih rendah, karena kalah bersaing dengan yang lain (terutama non pertanian)seperti usaha industry dan perumahan dll. Hal inilah yang mendorong mereka tertarik pada usaha lain di luar pertanian seraya berpengharapan pendapatannya mudah meningkat (walaupun belum tentu karena mayoritas ketrampilannya masih minim) dengan mengganti lahan pertanian (sawah) menjadi lahan non pertanian.
2.      Faktor Demografi
Dengan semakin bertambahnya penduduk (keturunan), berarti generasi baru memerlukan tempat hidup (tanah) untuk usaha yang diambil dari lahan milik generasi tua atau tanah Negara. Hal ini jelas akan menyempitkan/mengurangi luas tanah secara cuma-cuma disamping adanya keinginan generasi berikutnya merubah lahan pertanian yang sudah ada.
3.      Faktor Pendidikan dan IPTEKS
Dengan minimya pendidikan karakter (mental baja terhadap setiap usaha yang diinginkan) dan minimnya IPTEKS yang dimiliki mayoritas rakyat Indonesia, maka sering terjadinya sebagian masyarakat cenderung mengambil jalan pintas dalam mengatasi masalah seperti usaha seadanya (mengeksploitasi lahan pertanian hingga tidak produktif/rusak, menjual tanah, merubah lahan pertanian ke non pertania)tanpa memikirkan dampak untung dan ruginya, sehingga manakala terjadi masalah maka kerugiannlah yang di dapat (menderita).
4.      Faktor Sosial dan Politik
Factor social yang merupakan pendorong alih fungsi lahan antara lain: perubahan perilaku, konversi dan pemecahan lahan, sedangkan sebagai penghambat alih fungsi lahan adalah hubungan pemilik lahan dengan lahan dan penggarap. Faktor Politik dapat dilihat dari dinamika perkembangan masyarakat sebagai efek adanya otonomi daerah dan dinamika perkembangan masyarakat dunia , tentunya ingin menuntut hak pengelolaan tanah yang lebih luas dan nyata (mandiri), sehingga di sini dapat timbul keinginan adanya upaya perubahan tanah pertanian (alih fungsi lahan pertanian).
5.      Perubahan Perilaku
Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (alat komunikasi, transportasi, informasi radio, tayangan TV, berita teman dll) yang pernah diketahui/dilihat sebagian besar masyarakat (petani) dapat berpengaruh terhadap perubahan sikap yang berlebihan. Misalnya melihat orang yang bekerja kantoran kelihatan lebih enak, cakep dan penghasilan tinggi dibanding kerja sebagai petani nampak lusuh, kotor, sengsara, tidak keren, terasing dan penghasilannya rendah, terimanya penghasilan tidak rutin (nunggu beberapa waktu/musim panen)dll.
6.      Konversi dan pembagian lahan pertanian
Keinginan untuk mengadakan konversi dan pembagian lahan pertanian dapat menyebabkan terjadinya perubahan hak kepemilikan tanah atau hak pengelolaan tanah, sehingga yang terjadi dapat berubahnya lahan pertanian menjadi non pertanian atau pengurangan (penyempitan) lahan pertanian.
7.      Hubungan pemilik lahan dengan lahan dan penggarap
Hubungan pemilik lahan dengan lahan dan penggarap dalam konteksnya adalah pemilik lahan merasa lahannya sebagai warisan dari orang tuanya, wahana berbagi rasa dengan penggarapnya, sehingga lahan tersebut perlu dipertahankan walaupun dengan resiko nilainya semakin menurun jika tidak ada upaya pengelolaan yang bagus (tidak ramah lingkungan) akibatnya kondisi lahan terus merosot bahkan terjadi kerusakan.
8.      Otonomi Daerah dan Perkembangan Masyarakat Dunia
Adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah dan masyarakatnya agar lebih luas dan mandiri dalam setiap pengelolaan potensi daerah (tidak terkecuali pemanfaatan lahan pertanian). Hal ini jelas menuntut adanya konsekwensi perubahan tentang status kepemilikan maupun pengelolaan tanah pertanian yang ujungnya tentunya ingin mengadakan upaya mengalihkan fungsi lahan pertanian (sawah), walaupun harus melalui konflik/ketegangan dengan berbagai fihak.
9.      Faktor Kelembagaan
Kelembagaan Petani seperti Himpunan Kerukunan Tani (HKTI), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dll terasa belum mempunyai kekuatan dan peran yang mantap terhadap anggotanya maupun dalam hubungannya dengan pihak pemerintah, maupun pihak lain yang terkait. Misalnya Hal ini terjadi oleh adanya masalah internal (primordial) seperti anggota (pengurus ) yang beragam (pengurusnya beragam latar belakang, maupun sebagian besar anggotanya miskin) serta tidak dapat berkomitmen dalam persatuan demi kemajuan organisasi dan anggotanya, dengan lebih banyak mementingkan pribadi/golongannya, sehingga yang terjadi melemahkan kekuatan organisasi atau lemah dalam posisi tawar terutama dengan pemerintah sebagai mitra kerjanya lebih-lebih seharusnya dapat menjadi orangtuanya. Pada hal pemerintah seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan sekaligus  kemajuan organisasi ini. Posisi tawar yang dimaksud salah satunya menyangkut pengendalian kestabilan harga bahan pangan (makanan pokok misal beras). Setiap ada gejolak kenaikan harga sembako, maka para konsumennya mengeluh karena menurutnyaakan menyebabkan kenaikan harga barang/kebutuhan lainnya sehingga menyebabkan pengeluaran biayanya semakin tinggi.
10.  Faktor Instrumen Hukum dan Penegakannya
Sebenarnya telah banyak instrument hukum yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengendalikan atau menghambat laju terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Secara kongkrit UU yang dimaksud telah terbit diawali ketika bangsa Indonesia belum lama merdeka, yakni: Undang-Undang yang menyangkut keagrariaan No.5/1960 tentang Pertaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur kepemilikan lahan (land reform, lahan ingendom dll) maupun untuk mengelolanya baik oleh Negara dan warganya; UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem; UU No.41/2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Tentunya UU tsb harus benar-benar dapat mengatur pembangunan ekonomi (industry) yang tetap berbasis produksi pertanian.

2.3  Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian
Agar pengendalian terhadap upaya alih fungsi lahan pertanian dapat efektip dan efisien di suatu wilayah, maka ditawarkan strategi sbb:
1.      Kebijakan Pemerintah
      Kebijakan pemerintah yang dibuat harus pro rakyat, artinya kebijakan tersebut benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat, sehingga rakyat merasa nyaman hidup dengan keluarganya maupun selalu mau/memperhatikan ajakan pemerintah untuk menyukseskan pembangunan, tidak mudah tergoda adanya hasrat untuk mengkonversi tanah pertanian.
2.      Instrumen Hukum
Perlu diupayakan secara kongkrit dalam hal : (1) .Mencabut sekaligus mengganti Peraturan perUU yang tidak sesuai kondisi kebutuhan petani serta dengan mencantumkan sangsi yang tegas dan berat bagi pelanggarnya; (2). Penerapan pengendalian secara ketat khususnya tentang perijinan perubahan alih fungsi lahan pertanian dan pengelolaannya harus sesuai RTRW; (3). Menerapkan sangsi yang tegas dan berat bagi pelanggarnya misal pelanggaran RTRW dll; (4). Memberikan sangsi yang jauh lebih berat bagi pelanggarnya dari kalangan aparat pemerintah/penegak hukum antara lain yang menyangkut perijinan, perubahan status tanah, dll; (5). Membuat UU yang memberikan jaminan kekuatan yang memadai dan sederajat bagi organisasi petani dalam hubungannya (memperjuangkan haknya) dengan fihak pemerintah dan organisasi lain yang menyangkut setiap pengambilan keputusan, khususnya yang menyangkut kebutuhan petani; (6). Pembuatan UU yang menyangkut jaminan kestabilan kelahiran maksimal 2 orang bayi untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeluarga; (7). Merevisi PP No.25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dengan mencantumkan hak-hak penguasaan tanah oleh Negara dan rakyat yang lebih pro rakyat; (8). Mengganti Keppres No.53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri; Keppres No.33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri dengan Keppres baru yang lebih pro rakyat; dan (9). 9.Mendukung keberadaan UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan serta mengawasi pelaksanaan dan penegakannya.
3.      Instrumen Ekonomi
Perlu diupayakan secara kongkrit dalam hal pembuatan : (1). Kebijakan yang menyangkut jaminan kestabilan harga dan keberadaan stok barang kebutuhan petani; (2). Kebijakan yang menyangkut jaminan kestabilan system distribusi (penyaluran) barang kebutuhan petani; (3). Kebijakan yang menyangkut jaminan social tenaga kerja (asuransi kerugian hasil pertanian sepertti gagal panen atau anjloknya harga, asuransi kecelakaan kerja pertanian, asuransi pendidikan keluarga petani, asuransi kesehatan keluarga petani dll); (4). Kebijakan yang menyangkut: pemberian insentif setiap panen hasil pertanian bagi petani penggarap atau buruh tani; dan pemberian desinsentif bagi fiihak yang berminat dalam alih fungsi lahan pertanian; (5). Kebijakan yang menyangkut pemberian keringanan pajak khususnya sarana produksi pertanian dan penjualan hasil pertanian dalam negeri.
4.      Instrumen Sosial dan Politik
Perlu diupayakan secara kongkrit dalam hal pembuatan : (1). Kebijakan yang pro rakyat (meperhatikan benar-benar kepentingan rakyat termasuk hak kepemilikan dan pengelolaan tanah pertanian. (2). Kebijakan pemasyarakatan dan upayanya pemakaian kembali produk alam Indonesia , khususnya produk pertanian ke semua lapisan (seluruh) masyarakat; (3). Kebijakan pemasyarakaran bahaya dan pencegahannya dalam pembuatan dan pemakaian produk yang merugikan kehidupan petani beserta keluarganya bahkan dapat merusak lingkungan; (4).Pemeloporan secara pro aktif gerakan penghijauan setiap jengkal tanah oleh pemerintah dan tokoh/lembaga swadaya masyarakat; (5).Pemeloporan gerakan secara pro aktif dan pembentukan satgas sadar lingkungan dimulai dari RT hingga ke pusat dll; dan (6). Kebijakan Pendampingan dan upayanya penerapannya agar petani dengan secepatnya sadar dan pulih dari pengalaman kerugian yang diderita menyangkut kehilangan hasil pertanian (pengelolaan yang tidak berhasil).
5.      Istrumen Pendidikan dan IPTEKS
Perlu di upayakan secara kongkrit dalam hal penerapan : (1). Pemberian pendidikan bermoral bangsa Indonesia, ilmu, keterampilan dan seni yang me-madai dan efektif tentang pengelolaan usaha pertanian yang prospektif yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati bagi konsumen; dan (2) .Pemberian ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang sesuai dan terjangkau oleh kemampuan petani seperti budidaya tanaman hias, sayuran, belut dll di lahan sempit.

2.4  Dampak dari Konversi Lahan Pertanian      
Dampak Konversi Lahan Pertanian Konversi lahan pertanian pada umumnya berdampak sangat besar pada bidang sosial dan ekonomi. Hal tersebut dapat terlihat salah satunya dari berubahnya fungsi lahan. Konversi lahan juga berdampak pada menurunnya porsi dan pendapatan sektor pertanian petani pelaku konversi dan menaikkan pendapatan dari sektor non- pertanian. Konversi lahan berimplikasi atau berdampak pada perubahan struktur agraria. Adapun perubahan yang terjadi, yaitu:
1.      Perubahan pola penguasaan lahan.
Pola penguasaan tanah dapat diketahui dari pemilikan tanah dan bagaimana tanah tersebut diakses oleh orang lain. Perubahan yang terjadi akibat adanya konversi yaitu terjadinya perubahan jumlah penguasaan tanah. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa petani pemilik berubah menjadi penggarap dan petani penggarap berubah menjadi buruh tani. Implikasi dari perubahan ini yaitu buruh tani sulit mendapatkan lahan dan terjadinya prose marginalisasi.
2.      Perubahan pola penggunaan tanah
Pola penggunaan tanah dapat dari bagaimana masyarakat dan pihak-pihak lain memanfaatkan sumber daya agraria tersebut. Konversi lahan menyebabkan pergeseran tenaga kerja da
lam pemanfaatan sumber agraria, khususnya tenaga kerja wanita. Konversi lahan mempengaruhi berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian. Selain itu, konversi lahan menyebabkan perubahan pada pemanfaatan tanah dengan intensitas pertanian yang makin tinggi.
3.      Perubahan pola hubungan agraria
Tanah yang makin terbatas menyebabkan memudarnya sistem bagi hasil tanah "maro" menjadi "mertelu". Demikian juga dengan munculnya sistem tanah baru yaitu sistem sewa dan sistem jual gadai. Perubahan terjadi karena meningkatnya nilai tanah dan makin terbatasnya tanah.

4.      Perubahan pola nafkah agraria
Pola nafkah dikaji berdasarkan sistem mata pencaharian masyarakat dari hasil-hasil produksi pertanian dibandingkan dengan hasil non pertanian. Keterbatasan lahan dan keterdesakan ekonomi rumah tangga menyebabkan pergeseran sumber mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor non pertanian.
5.      Perubahan Sosial dan Komonitas
Konversi lahan menyebabkan kemunduran kemampuan ekonomi (pendapatan yang makin menurun).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar