SEJARAH DOMINASI PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA TERLENGKAP

       SEJARAH DOMINASI PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA TERLENGKAP





Pada tahun 1816 RAFFLES mengakhiri pemerintahannya di hindia dan akan di gantikan oleh JOHN FENDALL.

Akan tetapi pada tahun 1814 diadakan KONVENSI LONDON yang salah satu isinya adalah Inggris harus mengembalikan tanah Jajahan di Hindia kepada Belanda.Sejak saat itulah dimulai pemerintahan kolonial belanda.

* JALAN TENGAH BERSAMA KOMISARIS JENDERAL

Setelah kembali ke tangan Belanda tanah hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama KOMISARIS JENDERAL.

KOMISARIS JENDERAL di bentuk oleh pangeran williem VI yang terdiri atas tiga orang yakni : Cornelis Theodorus Elout ( KETUA ),Arnold Ardian Buyskes ( ANGGOTA ) dan Alexander Gerard Philip Baron Van Der capellen ( ANGGOTA ).

Sebagai rambu - rambu pelaksanaan pemerintahan pangeran williem VI mengeluarkan undang - undang untuk negeri jajahan ( Regerings Relement ) pada tahun 1815.

* PEMBENTUKAN KOMISARIS JENDERAL

Pangeran williem VI membentuk komisaris jenderal.

Komisaris Jenderal terdiri dari Cornelis Theodorus Elout ( KETUA ),Arnold Ardian Buyskes ( ANGGOTA ) dan Alexander Gerard Philip Baron Van Der capellen ( ANGGOTA ).

- Ketiga komisaris jenderal sampai di batavia pada 27 april 1816.

- Ketiga komisaris sepakat menerapkan kebijakan jalan tengah, yaitu ekploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani oleh pemerintah hindia belanda.

- Akhirnya pada 22 desember 1818 pemerintah memberlakukan UU yamg menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah Gubernur jenderal.

- Van Der capellen ditunjuik sebagai gubernur Jenderal.

- kebijakan Van Der Capellen melanjuti strategi jalan tengah,Tetapi berkembang ke sewa tanah dengan penghapusan peran penguasa tradisional dan penarikan pajak yang memberatkan rakyat yang menuai protes dan perlawanan.

- Van Der Capellen pulang dan digantikan oleh Du Bus Disignies.Ia berkeinginan membangun modal meningkatkan ekspor,namun program ini tidak berhasil justru impor lebih besar dibanding ekspor yang merugikan pemerintah belanda.

* SISTEM TANAH PAKSA

Melihat kondisi ekonomi belanda yang semakin menurun,pemerintah belanda terus mencari solusi untuk mengatasi problem ekonomi.

Johannes Van Den Bosch memberi usulan pada raja belanda dan berpendapat untuk memperbaiki ekonomi ditanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang laku dijual di pasar dunia dengan paksa.

Konsep Bosch  itulah kemudian dikenal dengan Cultuurstelse ( Tanam Paksa ).

* KETENTUAN TANAM PAKSA

- Raja Willem setuju dengan Van Der Borsch,Tahun 1830 Van Der Bosch diangkat menjadi gubernur jenderal baru di jawa.

- Secara umum tanam paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman - tanaman yang dapat di ekspor di pasaran dunia seperti kopi,tembakau,tebu dan nila.

- Rakyat di wajibkan membayar pajak sesuai dengan hasil tanaman yang di tanam petani.

* KETENTUAN TANAM PAKSA LEMBARAN NEGARA ( STAATSBLAD ) TAHUN 1834 NO.22 :


1. Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelakasanaan tanam paksa.

2.Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.

3.Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.

4.Tanah yang di sediakan untuk tanam paksa di bebaskan dari pembayaran pajak tanah.

5.hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah hindia belanda.Jika harga atau nilai hasil tanaman di taksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat,maka kelebihannya dikembalikan kepada rakyat.

6.Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani,menjadi tanggung jawab pemerintah.

7.Penduduk desa yang bekerja di tanah - tanah untuk pelaksanaan tanam paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi,sedang pegawai - pegawai eropa melakukan pengawasan secara umum.

8.Penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja diperkebunan atau pabrik - pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun. 

Ketentuan - ketentuan diatas tampaknya tidak terlau memberatkan rakyat.Tanam paksa masih memperhatikan martabat dan nilai - nilai kemanusiaan.

* PELAKSANAAN TANAM PAKSA

Menurut Van Der Bosch,pelaksaaan tanam paksa harus menggunakan organisasi desa sebagai faktor penggerak.Yakni lembaga organisasi dan tradisi desa yang dipimpin oleh kepala desa.

Disamping sebagai penggerak para petani,kepala desa sebagai penghubung dengan atasan dan pejabat pemerintah.

Pelaksanaan tanam paksa tidak sesuai dengan peraturan tertulis,hal ini telah mendorong terjadinya tindak korupsi dari pegawai dan pejabat terkait pelaksanaan tanam paksa.

Tanam paksa membawa derita untuk rakyat,banyak pekerja yang jatuh sakit,timbul bahaya kelaparan dan kematian di berbagai daerah,Misalnya di Cirebon ( 1843 - 1844 ),di Demak ( 1849 ) dan Grobogan ( 1850 ).

Memang harus di akui ada beberapa mamfaat dari tanam paksa,seperti di kenalkannya beberapa jenis tanaman baru,di bangunnya berbagai saluran irigasi dan juga di bangunnya jaringan rel kereta api.




Tidak ada komentar:

Posting Komentar