ANALISIS KONFLIK ANTARSUKU DI PAPUA TERLENGKAP

                                         ANALISIS KONFLIK ANTARSUKU DI PAPUA






Indonesia adalah sebuah Negara yang kaya akan keberagaman.  Keberagaman tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia.  Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang di provinsi Daerah Istimewa Aceh sampai Merauke di provinsi Papua.  Tidak hanya sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga kaya akan budaya yang berbeda-beda, yang masing-masing daerah memiliki kekhasan masing-masing.  Keanekaragaman budaya itu ada karena beragamnya etnis, suku, ras, dan bahasa di Indonesia.  Suku-suku di daerah pedalaman Indonesia masih kental akan warisan nenek moyang mereka, yang dijaga dan dilestarikan secara turun temurun dari jaman dulu sampai saat ini.  Semua keragaman yang ada di Indonesia tercipta dari kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh masyarakat, sehingga muncul berbagai variasi baru dalam bentuk budaya, baik hasil dari penciptaaan budaya baru maupun mengadopsi dari perilaku keseharian masyarakat.

Ada nilai positif dan negatif dari keanekaragaman yang ada di Indonesia.  Sisi positifnya adalah Indonesia akan penuh dengan keragaman budaya, karena tidak semua Negara mempunyai keanekarageman seperti yang ada di Indonesia.  Sisi negatifnya adalah rawan terjadi konflik di kalangan masyarakat.  Pada masyarakat perkotaan saja yang cara berpikirnya sudah lebih maju jika dibandingkan dengan masyarakat pedesaaan sering terjadi konflik yang berujung pada kekerasan, apalagi pada masyarakat suku pedalaman yang masih memegang teguh nilai-nilai luhur dari nenek moyang mereka.  Hal ini perlu perhatian serius dari semua kalangan karena jika tidak dipandang secara serius, akan terjadi konflik yang berujung pada tindak kekerasan sampai pembunuhan.  Jika terjadi konflik di kalangan masyarakat secara terus menerus, tentunya akan menurunkan citra Indonesia di mata internasional serta mengancam ketahanan nasional.  Indonesia yang dikenal sebagai Negara yang ramah penduduknya, sopan santunnya dijaga, berperikemanusiaan, dan berketuhanan akan dipandang lain oleh dunia.

 Manakala ada satu konflik yang menyebabkan pertumpahan darah, itu akan menjadi berita yang cukup menyita perhatian media.  Media yang meliput tentu tidak hanya media nasional saja, tetapi juga media luar negeri.  Mengingat pada jaman serba modern ini setiap informasi akan dengan mudah tersebar ke setiap lapisan masyarkat.

Beberapa tahun belakangan media di Indonesia, baik lokal maupun nasional memberitakan mengenai konflik antarsuku yang terjadi di Papua.  Timika sering diplesetkan Tiap Minggu Kacau.  Bukan Timika jika tak ada kekacauan, bentrok ataupun kerusuhan.  Masih segar dalam ingatan kita bahwa di Timika selalu terjadi konflik antarsuku.  Konflik antara PT Freeport Indonesia (PT FI) dengan warga setempat juga turut mewarnai tragedi konflik di daerah itu.  Sebagai contoh kerusuhan yang terjadi Tahun 1996.  Kerusuhan yang telah menelan korban jiwa pada masyarakat sipil dan korban materil yang tak terhitung jumlahnya.  Saat itu, pihak perusahaan menggunakan jasa aparat keamanan untuk menembaki, memperkosa, meneror dan mengancam warga Papua.  Konflik di Timika pula yang akhirnya menghasilkan pemberian dana 1 persen dari pendapatan bersih PT FI pertahun untuk Masyarakat Amungme dan Kamoro. Walaupun kini dana 1 persen itu lebih banyak digunakan untuk kepentingan PT FI sendiri.

Konflik berikutnya yang terjadi di Timika yakni antara masyarakat dengan pemerintah. Sebagai contoh kerusuhan menyikapi rencana pemerintah pusat untuk pemekaran Provinsi Papua Tengah dengan Ibu Kota di Timika.  Konflik ini terjadi pada tahun 2004 yang menyebabkan 4 warga sipil tewas terkena panah.  Konflik yang selalu terjadi di Timika juga antara masyarakat dan masyarakat.  Contoh kasus misalnya konflik saling menyerang antara Suku Dani dan Suku Damal.  Bahkan dalam catatan telah sepuluh kali terjadi di Timika.  Seperti konflik antara Suku Dani dan Damal di Kwamki Lama dan juga konflik berlanjut di Banti dan Kimbeli di Tembagapura dekat PT FI mengeksploitasi emas, tembaga dan mineral ikutan lainnya.  Konflik selanjutnya adalah antara aparat keamanan dan warga sipil.  Contoh kasus, antara warga sipil yang berasal dari Suku Key dan Pihak Kepolisian. 

Konflik ini juga telah melumpuhkan aktivitas Kota Timika.  Dalam konflik ini satu warga sipil tewas tertembak.  Konflik selanjutnya yang sering terjadi di Timika adalah antara aparat keamanan sendiri. Contoh kasus seperti Aparat TNI saling melakukan penyerangan terhadap Aparat Kepolisian.  Aparat TNI menyerang Pos Polantas di Timika Indah.  Dalam konflik ini sejumlah pihak mengalami kerugian.  Contoh konflik-konflik tersebut selalu terjadi di Timika dan telah membuka peluang untuk timbul lagi konflik lama karena dalam proses penyelesaian tak pernah tuntas. 

Keadilan dalam penyelesaian kasus konflik bagai panggang jauh dari bara.  Contoh kasus penyelesaian perdamaian misalnya ketika penyelesaian denda adat antara Suku Dani dan Damal. Denda adat terkumpul Rp 2 Miliar.  Uang sebanyak itu diperoleh melalui bantuan perusahaan yang beroperasi di Timika dan pemerintah setempat.  Juga diperoleh dari hasil usaha pihak-pihak yang bertikai.  Dana sebanyak itu bukan untuk membayar musuh atau pihak lawan tetapi pihak untuk membayar keluarga korban dalam sukunya sendiri.  Akhirnya dendam antara suku-suku yang bertikai masih terus berlanjut.  Jika Aparat Polisi tak mengungkap siapa pelaku penembakan dan juga jika tak diberikan hukuman setimpal, maka dendam masih berlanjut.  Jika dilihat secara seksama, maka konflik di Timika lebih intensif dibanding konflik yang terjadi kota-kota lainnya di Papua.

 Hal ini terjadi mungkin saja karena ada aktor yang ‘bermain’ di balik konflik antarsuku di Papua.

A. Penyebab terjadinya konflik antarsuku di Papua

Perang suku atau lebih tepat disebut pertikaian antarsuku merupakan salah satu bentuk konflik yang lazim terjadi dalam kehidupan di Papua, setidaknya sampai tahun 1987.  Pada sepuluh tahun belakangan ini, tampak ada gejala timbulnya pertikaian antarsuku dalam bentuk yang lebih kompleks, sebagai contoh sebagaimana kejadian di Timika yang banyak dimuat dalam berbagai berita media massa cetak maupun elektronik pada akhir tahun 2006.  Gejala timbulnya pertikaian antar suku-suku di Papua kini bukan hanya akibat struktur sosial budaya setempat, melainkan bisa terjadi akibat mengakarnya faham kago (ratu adil) yang secara psikologis membentuk perilaku konflik ketimpangan pembangunan dan kehidupan sosial ekonomi.  Analisis konflik sosial dan penanganannya dibangun dari sebuah teori psikologi sosial dengan pendekatan antropologi yang sederhana tetapi diperkuat dengan penjelasan asal mula terjadinya perbedaan kepentingan yang dipersepsikan oleh pihak-pihak yang berkonflik serta konsekuensinya terhadap pemilihan strategi penanganan pertikaian.  Hal ini didasarkan pada kerangka pikir tentang dampak kondisi sosial budaya terhadap perilaku sosial.  Beberapa penyebab terjadinya konflik di Papua antara lain :

1. Banyaknya warga pendatang baru yang berasal dari luar Papua.

Timika sebagai daerah perusahaan merupakan magnet bagi para imigran yang datang dari luar Papua untuk mencari kehidupan yang lebih layak dengan mencari pekerjaan di Timika.  Lantaran adanya perusahaan asing bertaraf internasional yang kini mampu menampung karyawan sebanyak 19.000 orang.  Belum lagi banyaknya karyawan di sejumlah perusahaan swasta maupun pemerintahan di Timika yang didominasi warga pendatang.  Kondisi ini menggambarkan bahwa jumlah Warga Luar Papua yang masuk ke Timika lebih dari angka 200an/hari.    Hal ini pernah diakui oleh Kepala Distrik Mimika Baru, James Sumigar S.Sos kepada wartawan, setiap hari warga pendatang baru yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Distrik Mimika Baru sebanyak 200 orang (Papua Leading News Portal).  Lantaran animo Warga Luar Papua yang datang ke Timika sangat tinggi, maka jangan heran jika konflik antara sesama warga Timika selalu terjadi.  Selain itu Timika sebagai kota perusahaan dengan alasan pengamanan alat vital milik PT FI maka pemerintah pusat selalu mengirim pasukan dalam jumlah tertentu.  Oleh karena itu, tak jarang terjadi konflik baik antara aparat keamanan dengan warga sipil maupun antara aparat keamanan sendiri.  Timika juga dikenal dengan daerah perputaran uang paling tinggi.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 di Kabupaten Mimika sebesar Rp 2 Triliun (Papua Leading News Portal).  Dana sebanyak itu harus dihabiskan dalam waktu tak lebih dari enam bulan.  Banyaknya uang yang beredar di Timika juga menjadi penyebab terjadinya konflik.  Belum lagi jika PT FI memberikan 1 persen kepada Suku Amungme dan Kamoro dalam jumlah ratusan miliar rupiah per tahun, walaupun tak semua Orang Amungme dan Kamoro menikmatinya.  Bahkan hidupnya mereka sangat miskin dan melarat.

2. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan di Papua

Faktor penyubur konflik lainnya misalnya sektor pendidikan dan kesehatan yang tak berjalan baik.  Ibaratnya jika tingkat pendidikan baik maka masyarakat tak mudah terpengaruh oleh rayuan provokator sehingga tak mudah timbul konflik.  Begitupun dengan kesehatan, jika warganya sehat dengan asupan gizi yang cukup maka tak ada alasan bagi masyarakat setempat untuk terlibat dalam konflik.  Persoalan yang selalu menimbulkan terjadinya konflik juga lantaran penjualan minuman keras (miras) yang tak terkontrol.  Sejumlah pengusaha beroperasi walaupun tak memiliki izin penjualan dari pihak pemerintah daerah setempat.  Terdapat juga miras oplosan yang berbahaya bagi tubuh manusia.   Dalam banyak kasus, miras juga menjadi penyebab konflik yang berkepanjangan di Timika.  Namun hal ini tak pernah disikapi pemerintah daerah setempat.

3. Kalangan pemuda yang tidak menuruti ketua adat

Pada kasus konflik antara suku Dani dan suku Damal, setelah ada korban meninggal kepala suku salah satu dari kedua suku tersebut telah memberikan tanda damai.  Namun beberapa kalangan anak muda justru tidak mendengarkan perintah dari kepala suku.  Akibatnya terjadi konflik lagi karena dendam yang harus dibalaskan.  Dalam kondisi seperti ini, aparat keamanan diterjunkan untuk melerai konflik, namun sering kali justru aparat keamanan yang ditudu menjadi penyebab karena mungkin sudah geram dengan aksi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

4. Balas dendam masih menjadi budaya di Papua

Sejumlah kasus kekerasan terjadi di Papua, selain penembakan, perang antar suku juga kerap terjadi.  Polisi menengarai hal ini karena adanya dendam antar kelompok.  "Memang antar suku di Papua sering terjadi masalah kecil, seperti masalah perbatasan dan lain-lain yang kecil-kecil.  Maka terjadi perselisihan antar mereka dan membawa sukunya untuk menyerang antar suku sehingga terjadilah suatu benturan suku,"  ujar Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman usai rapat tentang Century dengan pimpinan DPR dan anggota DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2012) (detiknews).

 Untuk menghindari terjadinya perang antarsuku, mungkin bisa saja menggunakan pendekatan pencegahan.  Caranya adalah dengan menyampaikan imbauan ke masyarakat agar menyelesaikan masalah tidak dengan cara perang.  "Karena memang budaya di sana menyelesaikan masalah dengan cara-cara balas dendam, jadi banyak persoalan di Papua akhirnya menimbulkan korban jiwa yang dibayar mahal antar kelompok," sambung Sutarman.  Tim dari Bareskrim Polri telah dikirim ke Papua untuk mem-back up pasukan.  Sementara itu pasukan telah disiagakan di sejumlah wilayah seperti Mimika, Puncak Jaya, dan di beberapa daerah lainnya.  Sayangnya komunikasi dan transportasi di Papua cukup sulit, sehingga jika terjadi bentrokan melibatkan banyak orang menjadi korban.

5. Profokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

Peperangan antarsuku yang terjadi di Papua salah satunya juga disebabkan karena ulah provokasi baik dari anggota masyarakat suku ataupun orang yang tidak bertanggung jawab.  Sebagai contoh ketika warga dari suku Wamena menghancurkan pemukiman warga suku Yoka karena warga suku Wamena terprovokasi dengan nada dering / ring tone yang dibuat oleh seseorang dari suku Yoka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat suku di Papua sangat mudah terprovokasi dengan isu-isu yang ada dalam masyarakat.  Apalagi budaya balas dendam masih menjadi hal yang lumrah bagi mereka.  Jika satu nyawa hilang, maka dibalas dengan satu nyawa juga.

B. Dampak dari konflik antar suku di Papua

Konflik antarsuku yang terjadi di Papua memang sudah terjadi beberapa tahun terakhir.  Konflik yang terjadi tidak hanya di satu daerah saja, tetapi di beberapa daerah dengan sebab yang berbeda.  Konflik yang terjadi di Papua adalah seputar balas dendam, tidak setuju dengan kebjakan pemerintah sehingga timbul pertikaian dengan aparat keamanan, konflik dengan perusahaan yang ada di Papua, dan lain-lain.

 Beberapa dampak dari adanya konflik di Papua antara lain :
a. Rusaknya fasilitas umum.
b. Hancurnya pemukiman warga.
c. Jatuhnya korban, baik yang luka-luka maupun tewas.
d. Warga yang tidak bersalah juga ikut menjadi korban, sehingga dapat menimbulkan dampak psikologis.
e. Masyarakat merasa tidak aman dengan adanya konflik yang terjadi.
f. Menimbulkan perpecahan di masyarakat.
g. Hilangnya rasa kepercayaan dalam masyarakat.


C. Sikap pemerintah terhadap konflik yang terjadi

Adanya konflik di Papua yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kerugian di masyarakat.  Konflik yang terjadi seharusnya dapat terselesaikan dengan baik agar tidak terulang lagi di masyarakat.  Namun pada kenyataannya ketika ada konflik terjadi kemudian masalahnya selesai, setelah itu konflik terjadi lagi dan tentunya menimbulkan dampak yang merugikan lagi bagi masyarakat.

 Dengan terjadinya konflik yang tidak tuntas secara keseluruhan menjadikan kesan bahwa Negara ini tidak aman.  Ketika di Timur Tengah rakyat Palestina bersatu untuk melawan tentara Israel, di Negara kita malah sesama warga Negara konflik, bahkan antara warga Negara dengan pemerintah (negara).
Robert M. Maclver mendefinisikan Negara sebagai asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

 (The state is an association which, acting through law as pormulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the universal external conditions of social order).  Negara merupakan suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (control) monopolistis terhadap kekuasaan yang sah.  Dalam hal ini, pemerintah sebagai lembaga yang menjalankan pemerintahan harus melakukan tindakan-tindakan penyelesaian terhadap kejadian konflik antarsuku yang terjadi di Papua.  Memang sudah ada beberapa penyelesaiaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upayanya menyelesaikan konflik di Papua, namun hal itu hanya bersifat sesaat.  Sebagai contoh ketika dua suku di Papua berkonflik, penyelesaian yang dilakukan adalah dengan ganti rugi menurut adat setempat.  hal ini hanya akan berlangsung senbentar, karena setelah beberapa waktu kemungkinan terjadinya konflik akan sangat mungkin untuk terjadi.  Bahkan konflik lanjutan dapat terjadi dengan menggunakan isu yang berbeda dari konflik sebelumnya.

Dalam menangani konflik di Papua, pemerintah harus melakukan upaya yang bener-benar serius.  Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah dalam menangani konflik antarsuku di Papua.

 Langkah-langkah tersebut antara lain :

a. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebersamaan.
Kebersamaan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap warga Negara dalam kehidupan bernegara.  Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih bisa saling menghargai antarsuku dan tidak saling mencela.  Namun hal ini biasanya menemui kendala, karena ada beberapa suku yang ‘rewel’dan tidak menghiraukan imbauan yang telah diberikan.

b. Memperbaiki tingkat pendidikan di Papua.
Seperti yang telah kita ketahui bahwa tingkat pendidikan di Papua bisa dibilang masih jauh dari kemakmuran.  Walaupun sudah banyak orang-orang Papua yang menempuh sampai tingkat pendidikan tinggi, namun tidak sedikit pula yang masih belum mengenyam pendidikan, terutama masyarakat suku adat.  Pendidikan belum tersebar merata di Papua, mengingat kondisi geografis di Papua juga sulit untuk dicapai. 

Terlepas dari semua kendala yang ada di Papua, pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan harus mempunyai cara yang efektif untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan anak-anak Papua.  Ketika anak-anak Papua dapat menikmati pendidikan yang layak, mereka akan sedikit demi sedikit merubah pola pikir merka yang tradisional ke pemikiran yang lebih modern.  Logika mereka akan berjalan dengan semestinya.  Mereka akan sadar tentang arti kebersamaan dan pentingnya saling menghargai antar suku.  Penalaran dan logika sebagai dasar pengetahuan akan bisa menuntun masyarakat menjadi warga Negara yang patuh dan menghargai adanya hukum.  Oleh karena itu, pemerintah harus lebih bisa menanamkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan masyarakat di Papua dalam kaitannya dengan kewarganegaraan.

c. Memberikan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat Papua.
Kemiskinan yang ada di Papua salah satunya disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia secara menyeluruh.  Ketika beberapa perusahaan besar yang ada di Papua memberikan pekerjaan bagi masyarakat di Papua, itu tidak menjamin kalangan masyarakat banyak yang bekerja.  Apalagi pekerja dari luar Papua juga semakin banyak yang bekerja di perusahahan asing yang ada di Papua seperti PT. Freeport Indonesia.  Pemerintah seharusnya bisa mendidik masyarakat Papua untuk lebih berjiwa wirausaha, agar dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga tidak akan terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan maupun dengan sesama masyarakat.  Angka kemiskinan pun akan bisa sedikit demi sedikit terkurangi.

d. Meningkatkan kewaspadaan aparat keamanan di daerah-daerah yang rawan dengan konflik.
Aparat keamanan yang ada di Papua, seharusnya dapat bergerak lebih cepat jika dibandingkan dengan warga yang biasanya melekukan provokasi misalnya dengan melakukan aksi penembakan.  Aparat keamanan harus lebih sigap dalam menyikapi terjadinya konflik jika tidak mau dicap sebagai dalang dari kerusuhan.  Sering kali aparat keamanan dituduh menjadi sumber kerusuhan di masyarakat, terutama pada saat melerai kubu yang berkonflik.  Sistem keamanan mungkin harusnya lebih wapada seperti pada masa orde baru, ketika ada sedikit isu mengenai konflik, aparat langsung bertindak.  Sehingga belum sampai terjadi konflik isu sudah mereda dan konflik tidak akan terjadi.


D. Penyelesaian agar konflik tidak terulang kembali

Konflik di Papua terjadi hampir beberapa tahun terakhir.  Hal ini karena belum adanya penanganan secara tuntas mengenai konflik itu sendiri, selain kendala sosial maupun geografis di Papua tentunya.  Kesadaran akan hukum dan kebersamaan masyarakat khususnya masyarakat adat Papua yang masih rendah juga menyebabkan sulitnya penyelesaian konflik secara tuntas.  Namun, tidak ada salahnya mencoba dan terus berusaha mencari solusi dan melakukan tindakan agar konflik terselesaikan. 

Perlunya kerja sama dari setiap elemen masyarakat, baik dari warga, pihak-pihak perusahaan penyedia lapangan pekerjaan, dan juga pemerintah akan sedidik demi sedikit menyelesaikan konflik.  Masyarakat bisa melakukannya dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hukum dan saling menghargai sesama manusia.  Pihak perusahaan dapat memberikan kebijakan perusahaan kepada para karyawannya dengan lebih demokratis.  Sementara pemerintah dan aparat keamanan lebih membentuk konsep peningkatan kewaspadaan dan kecepatan melerai konflik agar tidak meluas dan berkelanjutan.

Pemerintah dalam hal ini adalah yang mengatur kegiatan bernegara untuk rakyat harus segera melakukan tindakan untuk menyelesaikan konflik antar suku yang terjadi di Papua.  Beberapa tindakan yang bisa dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut :
a. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebersamaan.
b. Memperbaiki tingkat pendidikan di Papua.
c. Memberikan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat Papua.
d. Meningkatkan kewaspadaan aparat keamanan di daerah-daerah yang rawan dengan konflik.

Perlunya kerja sama dari setiap elemen masyarakat, baik dari warga, pihak-pihak perusahaan penyedia lapangan pekerjaan, dan juga pemerintah akan sedikit demi sedikit menyelesaikan konflik.  Masyarakat bisa melakukannya dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hukum dan saling menghargai sesama manusia.  Pihak perusahaan dapat memberikan kebijakan perusahaan kepada para karyawannya dengan lebih demokratis.  Sementara pemerintah dan aparat keamanan lebih membentuk konsep peningkatan kewaspadaan dan kecepatan melerai konflik agar tidak meluas dan berkelanjutan.  Oleh karena itu, sebagai pengamalan dari sila-sila pancasila, terutama sila kedua dan ketiga, sebagai warga Negara kita hendaknya saling menghargai antar sesama manusia untuk bisa bersatu dalam kebersamaan rakyat Indonesia.


REFRENSI
Miriam, Budiarjo Prof,. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=47110&idc=41
http://news.detik.com/read/2012/06/06/144049/1934310/10/dendam-antar-kelompok-penyebab-kekerasan-di-papua
http://referensiregistrasi.blogspot.com/2010/11/peperangan-antar-suku-di-papua-akibat.html
http://tabloidjubi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1643:pprn-perjuangkan-hak-hak-dasar-orang-asli-papua&catid=89:lembar-olah-raga&Itemid=90
https://www.google.com/search?q=ANALISIS+KONFLIK+ANTARSUKU+DI+PAPUA+TERLENGKAP&safe=strict&as_st=y&hl=id&sxsrf=ACYBGNS8vUingoWcJ_JiEW_ez1xaF4gStQ:1571217487400&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi87c2huaDlAhUCOSsKHTQNBDYQ_AUIEigC&biw=1440&bih=789#imgrc=u3ppJhfzTieKiM:

S. Suriasumantri, Jujun. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007

Tidak ada komentar:

Posting Komentar